Rokan Hulu, SuaraRakyat62.com – Puluhan warga, mayoritas kaum ibu, memprotes rencana semenisasi jalan menuju pabrik kelapa sawit PT MAN di Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Selasa (15/7/2025). Aksi protes dipicu keputusan pemerintah desa yang membatasi kapasitas kendaraan hanya maksimal 6.000 kg di jalan tersebut.
Protes memuncak saat truk pengantar material sertu tiba di lokasi proyek. Warga yang sudah berkumpul langsung meminta aktivitas dihentikan.
Romanti Boru Situmorang, tokoh warga dalam aksi ini, menjelaskan bahwa masyarakat sebenarnya tidak menolak pembangunan jalan. Namun pembatasan kapasitas muatan dianggap merugikan warga sekitar, karena jalan tersebut adalah akses utama ke pabrik tempat para suami bekerja.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi kalau dibatasi 6.000 kg, itu artinya kendaraan angkut sawit tak bisa masuk. Padahal dari situ suami kami mencari nafkah,” ujarnya.
Sarita Tiur Boru Sagala, warga lain, menambahkan bahwa jalan tersebut justru sejak lama dirawat dan dimanfaatkan oleh perusahaan, serta merupakan bagian dari jalur blok PT MAN. Ia menilai tidak ada urgensi khusus yang mendesak untuk semenisasi di lokasi itu, jika pada akhirnya justru menghambat mobilitas ekonomi masyarakat.
Warga secara tegas mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi menolak aturan pembatasan muatan, karena akan berdampak langsung terhadap penghasilan mereka yang bergantung pada aktivitas di PKS PT MAN.
Melalui media SuaraRakyat62.com warga berharap Bupati Rokan Hulu dapat turun tangan dan mengevaluasi kebijakan Pemerintah Desa Bangun Jaya, karena dinilai tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau Kepala Desa benar-benar ingin membangun, lebih baik alihkan saja semenisasi ke jalan menuju pesantren. Di sana lebih butuh, dan tidak mengganggu jalur ekonomi warga,” ucap warga secara kolektif.
Kapolsek Tambusai Utara, AKP Toni, turut hadir menenangkan situasi dan berdiskusi langsung dengan warga. Ia meminta masyarakat tidak melakukan tindakan yang bisa menimbulkan konflik hukum, sekaligus menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak desa agar pengiriman material sementara dihentikan.
Aksi ini menjadi peringatan penting bahwa pembangunan infrastruktur harus melibatkan aspirasi warga, agar tidak menimbulkan ketimpangan dan justru menyulitkan kehidupan masyarakat lokal.
Pewarta ; Esra
