Jakarta, SuaraRakyat62.com — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, menegaskan pihaknya belum menerima kajian komprehensif terkait rencana merger antara Pelita Air dan Garuda Indonesia yang digagas oleh PT Pertamina.
Mufti mengingatkan agar langkah merger dua maskapai pelat merah itu tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa analisis bisnis yang matang, karena berisiko menimbulkan kerugian bagi kedua perusahaan.
“Sampai hari ini Komisi VI belum menerima kajian komprehensif baik dari Kementerian BUMN maupun Danantara terkait rencana merger ini. Kalau memang serius, harus ada due diligence terbuka dan roadmap yang jelas tahun pertama, kedua, hingga ketiga pasca-merger,” ujar Mufti yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pasuruan, Minggu (5/10/2025).
Menurutnya, tanpa perencanaan yang solid, merger tersebut bisa menjadi manuver jangka pendek yang justru berpotensi menenggelamkan dua-duanya.
Lebih lanjut, Komisi VI DPR akan memanggil Danantara dan manajemen Garuda Indonesia untuk memberikan penjelasan resmi terkait rencana penggabungan tersebut.
“Setelah masa sidang ini, sekitar bulan November, kami berencana memanggil Danantara dan manajemen Garuda untuk dimintai penjelasan resmi,” tegasnya.
Sebelumnya, wacana merger Pelita Air dan Garuda Indonesia muncul setelah PT Pertamina (Persero) mengumumkan restrukturisasi besar-besaran terhadap unit usaha non-inti. Pertamina berencana memisahkan (spin off) bisnis yang tidak berkaitan langsung dengan sektor migas dan energi baru terbarukan.
Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menjelaskan bahwa restrukturisasi ini merupakan bagian dari transformasi bisnis Pertamina agar lebih fokus pada pengembangan energi nasional.
“Untuk beberapa usaha akan kami spin off dan mungkin akan di bawah koordinasi Danantara, diklaster dengan perusahaan sejenis. Salah satunya, Pelita Air yang sedang kami jajaki untuk digabungkan dengan Garuda Indonesia,” kata Simon dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Senayan, Kamis (11/9/2025).
Rencana merger ini kini menjadi perhatian publik dan DPR, mengingat keduanya merupakan maskapai milik negara yang memiliki peran strategis dalam industri penerbangan nasional.
Pewarta; Gloria
