Jakarta, SuaraRakyat62.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan komitmen DPR untuk terus mendukung berbagai program pemerintah selama kebijakan yang dijalankan benar-benar ditujukan bagi kesejahteraan rakyat dan memperkuat persatuan bangsa.
Scroll Untuk Lanjut Membaca
Penegasan itu disampaikan Puan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 yang digelar di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 yang untuk pertama kalinya disampaikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia di forum paripurna DPR.
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa dukungan DPR terhadap pemerintah bersifat prinsipil dan berpijak pada kepentingan rakyat.

“Dan kami di DPR akan terus mendukung semua program yang direncanakan oleh Pemerintah, selama program itu adalah semata-mata dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk Indonesia selalu bersatu, demi Merah Putih,” tegas Puan.
Menurut Ketua DPR RI tersebut, kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam penyampaian KEM dan PPKF RAPBN 2027 menjadi momentum penting sekaligus strategis dalam memperjelas arah pembangunan nasional di tengah tantangan global yang masih penuh ketidakpastian.
Puan menilai, rancang bangun APBN 2027 harus disusun dengan orientasi yang jelas, yakni menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
“Kehadiran Bapak Presiden dalam menyampaikan KEM PPKF Tahun 2027 menjadi momentum yang penting dan strategis untuk menegaskan bahwa rancang bangun APBN 2027 diarahkan untuk memberikan manfaat nyata yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Lebih lanjut, Puan memastikan DPR tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga akan menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh program pemerintah yang diajukan dalam RAPBN 2027.
Ia menyebut seluruh fraksi DPR dijadwalkan menyampaikan pandangan masing-masing terhadap rancangan tersebut pada 4 Juni mendatang sebagai bagian dari mekanisme pembahasan dan penguatan kebijakan fiskal nasional.
“Tentu apa yang sudah dibuat dan direncanakan pemerintah pada saat ini nantinya pada tanggal 4 Juni semua fraksi di DPR akan menyampaikan pendapatnya masing-masing,” katanya.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam memastikan program pembangunan nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Puan, koordinasi yang selama ini terjalin baik antara DPR dan pemerintah harus terus dipertahankan demi memperkuat agenda pembangunan nasional.
“Dan apapun yang akan kita laksanakan, saya yakini sinergi dan koordinasi antara eksekutif dan legislatif yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik,” ucapnya.
Puan menambahkan, semangat gotong royong yang kerap disampaikan Presiden Prabowo merupakan fondasi penting dalam membangun bangsa, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang tidak menentu.
Selain membahas RAPBN 2027, DPR juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah sebelumnya agar penyusunan kebijakan ke depan lebih matang dan penyerapan anggaran dapat berjalan optimal.
“Kita berharap bahwa semua program dan pencapaian yang sudah dilakukan tahun 2026 bisa diperbaiki, dievaluasi, dan rencana 2027 tentu akan lebih baik, terencana sehingga program-programnya dapat terserap dengan baik dan lancar,” ujarnya.
Rapat Paripurna kali ini menjadi catatan tersendiri karena Presiden Prabowo hadir langsung menyampaikan KEM dan PPKF RAPBN 2027, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang umumnya diwakili Menteri Keuangan atas nama Presiden.
Atas kehadiran tersebut, Puan menyampaikan apresiasi kepada Presiden beserta jajaran Kabinet Merah Putih.

“Atas nama seluruh anggota DPR RI, kami mengucapkan terima kasih kepada Saudara Presiden Republik Indonesia,” kata Puan.
Rapat turut dihadiri pimpinan MPR RI, DPD RI, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, Kapolri, serta sejumlah ketua umum partai politik.
Penyampaian langsung KEM dan PPKF RAPBN 2027 oleh Presiden Prabowo di forum DPR menjadi sinyal penting bagi arah hubungan pemerintah dan parlemen ke depan. Di tengah tantangan ekonomi global yang masih dinamis, dukungan legislatif yang disertai fungsi pengawasan diharapkan mampu melahirkan kebijakan fiskal yang tidak hanya kuat di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Bagi DPR dan pemerintah, RAPBN 2027 bukan sekadar dokumen anggaran, melainkan instrumen strategis untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan menjaga persatuan bangsa tetap menjadi prioritas utama pembangunan nasional.