Kediri, SuaraRakyat62.com – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmennya untuk mengawal penuh pelaksanaan Program Sekolah Rakyat agar tidak sekadar menjadi program administratif, melainkan benar-benar mampu membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan menjadi solusi nyata dalam memutus mata rantai kemiskinan.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito saat meninjau pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kediri, Kecamatan Plosoklaten, Selasa (14/7/2026).
Kunjungan yang dirangkai dengan kegiatan open house itu dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Tim Penggerak PKK Kabupaten Kediri, serta perwakilan Kementerian Sosial. Dalam kesempatan tersebut, Mas Dhito juga menyempatkan diri berdialog langsung dengan para siswa dan orang tua untuk memastikan kesiapan serta kenyamanan mereka mengikuti proses pendidikan.
Menurut Mas Dhito, Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis pemerintah dalam memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
“Bagaimanapun pendidikan merupakan cara untuk memutus mata rantai kemiskinan,” ujar Mas Dhito.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan layanan pendidikan formal, tetapi juga menyediakan fasilitas asrama secara gratis. Dengan demikian, para siswa dapat belajar secara optimal tanpa terbebani persoalan biaya pendidikan maupun kebutuhan tempat tinggal.
Program tersebut sekaligus melengkapi berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui pengembangan sistem pendidikan berasrama di SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School.
Pada tahun ajaran 2026/2027, Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kediri menerima sebanyak 248 peserta didik baru, terdiri atas 23 siswa jenjang SD, 107 siswa SMP, dan 118 siswa SMA.
Mas Dhito menegaskan, Pemerintah Kabupaten Kediri akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh para siswa.
“Sekolah Rakyat ini akan kita kawal penuh. Hari ini kita full team untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya sekadar berjalan, tapi program ini adalah program yang berhasil,” tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari banyaknya siswa yang diterima setiap tahun, tetapi juga dari keberhasilan mereka menyelesaikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, bahkan mampu melanjutkan ke perguruan tinggi dan memperoleh kehidupan yang lebih baik.
“Pemerintah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Kediri, Fadeli, mengungkapkan bahwa sekolah saat ini juga memiliki 99 siswa angkatan pertama yang telah memasuki kelas XI SMA. Seluruh peserta didik tersebut berasal dari keluarga miskin ekstrem yang dijangkau melalui proses pendataan dan seleksi.
Fadeli menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pengembangan Sekolah Rakyat, mulai dari penyediaan lahan pembangunan hingga penugasan tenaga pendidik melalui Dinas Pendidikan.
“Terima kasih Mas Bup. Kami telah didukung enam guru kelas SD, satu guru PJOK, dan 13 guru SMP,” ungkap Fadeli.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, Program Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi model pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan setara bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Lebih dari sekadar menyediakan bangku sekolah, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang berdaya saing, mandiri, dan menjadi kunci dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi di Kabupaten Kediri.
(Pr)
