Jakarta, SuaraRakyat62.com – Sudah enam bulan Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H. memegang amanah sebagai Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Dalam waktu singkat itu, Agus Andrianto langsung menegaskan arah kebijakan reformasi: membongkar habis praktek kotor yang telah lama menggerogoti sistem pemasyarakatan Indonesia.
“Saya ingin lembaga pemasyarakatan kembali ke fungsinya yang asli, sebagai tempat pembinaan, bukan tempat menyusun kejahatan,” ujar Agus dalam pernyataan resminya, Jumat (09/5/2025).
Sejak dilantik, ia langsung menginstruksikan razia menyeluruh di berbagai lembaga pemasyarakatan. Sasarannya jelas: memberantas narkoba, menyita ponsel ilegal, dan menindak keras segala bentuk pungli di balik jeruji.
Kerusuhan Muara Beliti Jadi Bukti Nyata
Kerusuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Musi Rawas, menjadi titik balik. Aksi perlawanan sejumlah warga binaan terhadap razia membuktikan bahwa kebijakan ini benar-benar menyentuh akar persoalan yang selama ini didiamkan.
“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran, jangan takut. Ini adalah jalan terjal untuk membersihkan sistem, tapi harus kita tempuh. Demi pemasyarakatan yang lebih manusiawi dan bermartabat,” ujar Agus.
Agus Andrianto menegaskan, kebijakan Zero Ponsel dan Zero Narkoba bukanlah jargon kosong. Siapa pun yang terlibat, baik narapidana maupun oknum petugas, akan ditindak tegas sesuai hukum.
“Saya tidak akan mentoleransi pelanggaran. Tidak ada ruang bagi kompromi. Ini harga mati,” tegasnya.
Tak hanya membersihkan praktik ilegal, Agus juga ingin menata ulang esensi sistem pemasyarakatan: Pembinaan. Menurutnya, warga binaan harus diberi kesempatan untuk menyadari kesalahan dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.
“Dukungan masyarakat sangat penting. Jangan hanya mengkritik dari luar, mari kita kawal perubahan ini bersama,” tuturnya.
Komitmen Tegas: Tidak Ada Tempat bagi Premanisme Sistemik
Agus Andrianto menutup pernyataannya dengan harapan dan doa agar perjuangan ini diberi kekuatan. Di bawah kepemimpinannya, pemasyarakatan Indonesia tengah memasuki babak baru: bersih, transparan, dan berpihak pada nilai kemanusiaan.
“Saya berkomitmen, tidak ada tempat bagi premanisme yang berseragam. Hukum harus ditegakkan, dan martabat warga binaan harus dijunjung,” pungkasnya.
Dengan komitmen tinggi dan keberanian melawan arus, Menteri ini telah membuka babak baru dalam sejarah pemasyarakatan Indonesia. Bukan tidak mungkin, inilah tonggak awal menuju sistem hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga benar-benar berpihak pada perubahan dan kemanusiaan.
Sumber; Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia
Editor ; Achmad
