Jakarta, SuaraRakyat62.com — Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka mendalam atas bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Peristiwa yang menimbulkan korban jiwa serta memaksa puluhan ribu warga mengungsi itu disebutnya harus ditangani secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Scroll Untuk Lanjut Membaca
Puan Desak Pemerintah Sigap Tangani Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

“Perlu operasi tanggap darurat yang sigap mulai dari evakuasi warga, pencarian dan penyelamatan (SAR), hingga percepatan penyaluran bantuan bagi daerah yang terisolasi,” tegas Puan, Jumat (28/11/2025).

Ia menekankan bahwa korban tidak boleh menunggu bantuan terlalu lama. Distribusi logistik, layanan kesehatan, air bersih, serta perlindungan bagi kelompok rentan harus berjalan lancar tanpa kendala birokratis.

“Kecepatan respons sangat menentukan keselamatan warga dan mencegah keadaan menjadi lebih buruk,” ujarnya.

Tak hanya itu, Puan menyoroti terputusnya sejumlah akses jalan nasional dan provinsi yang menghambat mobilitas bantuan. Menurutnya, pembukaan akses harus menjadi prioritas karena terkait langsung dengan aktivitas ekonomi, pendidikan, distribusi pangan, serta layanan kesehatan.

Selain penanganan darurat, Puan menilai bencana serupa yang terus berulang menunjukkan perlunya perubahan pola mitigasi. Ia meminta pemerintah mempercepat normalisasi sungai prioritas, memperkuat tanggul dan kanal, merehabilitasi hulu daerah aliran sungai (DAS), serta mengembangkan sistem peringatan dini berbasis desa. Kepatuhan pada tata ruang juga wajib dipastikan agar tidak terjadi pembangunan di wilayah rawan bencana.

“Pencegahan harus menjadi prioritas utama. Tanpa langkah menyeluruh, kejadian seperti ini akan terus berulang dari tahun ke tahun,” kata cucu Bung Karno itu.

Puan juga menginstruksikan seluruh anggota DPR RI di daerah pemilihan terdampak untuk turun langsung ke lapangan, memantau kebutuhan warga, serta membantu percepatan penyaluran bantuan dengan menggandeng pemerintah daerah, BPBD, TNI-Polri, dan relawan.

“Wakil rakyat harus hadir bersama rakyatnya ketika situasi paling membutuhkan,” tegasnya.

Sebagai penutup, Puan memastikan DPR RI akan terus mengawal langkah pemerintah dari fase tanggap darurat hingga tahap pemulihan. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga harus menjadi prioritas tertinggi.

“Tidak boleh ada satu pun warga yang merasa ditinggalkan. Negara harus hadir sepenuhnya—cepat, sigap, dan berpihak kepada rakyat,” tutup Puan.

 

(Goek)