Jakarta, SuaraRakyat62.com – Anggota Komisi IV DPR RI Sonny T. Danaparamita melontarkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah merekrut 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Sonny menilai, kebijakan yang disertai janji pemberian status Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi lulusan baru tersebut berpotensi memicu polemik dan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi jutaan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun di berbagai sektor pelayanan publik.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, pemerintah harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial dalam setiap kebijakan rekrutmen, terutama terkait status ASN yang selama ini menjadi harapan bagi para tenaga honorer di seluruh Indonesia.
“Kita harus bicara jujur tentang rasa keadilan. Bagaimana perasaan guru honorer di sekolah terpencil, perawat dan bidan desa yang setiap hari berada di garis depan pelayanan kesehatan, hingga tenaga administrasi yang sudah puluhan tahun bekerja namun statusnya masih belum jelas?” ujar Sonny dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap perjuangan para tenaga honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di berbagai daerah.
Sonny juga menyoroti nasib para Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) dan penyuluh lapangan lainnya yang selama ini berperan penting dalam mendampingi petani di lapangan.
“Mereka adalah pejuang pangan yang setiap hari berada di sawah bersama petani. Mereka sudah bertahun-tahun berjuang di akar rumput. Jika rekrutmen baru justru diberikan jalur istimewa menuju ASN, maka ini jelas bentuk ketidakadilan yang nyata,” tegasnya.
Selain persoalan sumber daya manusia, Sonny juga mengkritisi proses rekrutmen yang dinilai terlalu didominasi oleh kementerian di luar sektor perkoperasian. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan aturan yang ada, urusan perkoperasian seharusnya berada di bawah koordinasi Kementerian Koperasi sebagai leading sector.
Menurutnya, tanpa kepemimpinan dari kementerian yang memiliki kompetensi langsung di bidang perkoperasian, program tersebut berpotensi tidak berjalan optimal.
“Kalau tidak dipimpin oleh kementerian yang memang memiliki kewenangan teknis di bidang koperasi, maka penempatan 30.000 sarjana ini berisiko hanya menjadi proyek seremonial yang dipengaruhi ego sektoral antar kementerian,” ujarnya.
Tak hanya itu, Sonny juga memberikan peringatan keras terkait rencana pembangunan infrastruktur fisik Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengingatkan agar pembangunan tersebut tidak sampai melanggar aturan perlindungan lahan pertanian.
Menurutnya, terdapat potensi pembangunan gedung koperasi yang bisa menabrak aturan mengenai Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Saya memahami KDMP merupakan Proyek Strategis Nasional berbasis Instruksi Presiden. Namun perlindungan lahan sawah juga merupakan amanat undang-undang. Jangan sampai pembangunan ekonomi justru mengorbankan lahan produktif yang menjadi sumber penghidupan petani,” tegas Sonny.
Sebagai Wakil Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI, ia juga mengajak pemerintah untuk menjadikan momentum bulan Ramadan sebagai refleksi dalam menjalankan kebijakan yang lebih adil dan berpihak kepada masyarakat luas.
Menurutnya, kebijakan pembangunan harus dijalankan secara inklusif dengan mengedepankan sinergi antar kementerian serta menghindari ego sektoral yang dapat menghambat tujuan pembangunan nasional.
“Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, saya mengetuk hati pemerintah agar tetap istiqomah dan berpihak pada keadilan. Pastikan kebijakan yang diambil tidak menyisakan luka bagi mereka yang telah lama mengabdi untuk negara,” tuturnya.
Sonny menegaskan, upaya pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa melalui program SPPI dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan langkah baik. Namun ia mengingatkan agar kebijakan tersebut dijalankan secara adil, transparan, dan tidak mengabaikan nasib jutaan tenaga honorer yang selama ini telah menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.
(Ars/Set)
