Jakarta, SuaraRakyat62.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono atau Kanang , mendesak pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengalihan sebagian Dana Desa (DD) untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang fiskal desa dan mengancam keberlangsungan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Mantan Bupati Ngawi dua periode itu menegaskan bahwa dirinya mendukung penguatan koperasi sebagai instrumen penggerak ekonomi desa. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan mengorbankan program pembangunan yang selama ini dibiayai melalui Dana Desa.
“Koperasi ini dilahirkan, tapi ada yang dikorbankan. Yang dikorbankan siapa? Pembangunan desa. Ini sebuah gambling yang tidak seharusnya terjadi,” ujar Kanang, Jumat (31/7/2026).
Menurut Kanang, Dana Desa merupakan instrumen strategis yang selama ini menopang pembangunan jalan desa, saluran irigasi, jembatan, drainase, fasilitas pelayanan publik hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat. Karena itu, setiap pengurangan anggaran harus dihitung secara cermat agar tidak menghambat pembangunan yang telah direncanakan pemerintah desa.
Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Desa Gendingan, Kecamatan Widodaren, yang mengalami pengurangan alokasi Dana Desa sehingga berdampak langsung pada kemampuan pemerintah desa dalam membiayai pembangunan.
Kanang mengingatkan, apabila kondisi tersebut terus berlanjut, desa tidak hanya kehilangan kemampuan membangun infrastruktur baru, tetapi juga kesulitan melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas yang telah ada.
“Tidak hanya mandek, tapi ada penyusutan kualitas infrastruktur. Karena dananya habis, jangankan untuk membangun yang baru, untuk perawatan fasilitas yang ada saja tidak mampu. Ini problem serius,” tegasnya.
Menurutnya, berkurangnya kapasitas fiskal desa juga dapat menghambat upaya pemerintah mewujudkan desa yang mandiri. Desa dikhawatirkan kembali bergantung pada bantuan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah karena tidak lagi memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai.
Atas dasar itu, Kanang meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang muncul di lapangan. Ia menilai efektivitas Program Koperasi Desa Merah Putih harus dievaluasi secara objektif berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Kuncinya hanya satu, masyarakat harus melihat apakah koperasi ini benar-benar sukses atau tidak. Kalau ternyata gagal, harus segera dilakukan switch. Jangan sampai kondisi yang merugikan desa ini dibiarkan berkepanjangan,” katanya.
Selain meminta evaluasi, Kanang juga mendorong pemerintah desa dan pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan kementerian maupun organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mencari sumber pendanaan alternatif bagi pembangunan desa.
Menurutnya, berbagai program dari dinas teknis, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), program infrastruktur, maupun program pemberdayaan lainnya dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan anggaran yang muncul akibat berkurangnya alokasi Dana Desa.
“Intervensi program dari dinas teknis seperti DPUPR atau program inovasi desa lainnya harus digenjot untuk menutupi celah anggaran pembangunan yang hilang,” pungkasnya.
Kanang menegaskan bahwa pembangunan ekonomi desa dan pembangunan infrastruktur tidak seharusnya dipertentangkan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh program strategis nasional berjalan secara beriringan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat di desa.
Ia berharap evaluasi terhadap skema pendanaan Koperasi Desa Merah Putih segera dilakukan agar tujuan memperkuat ekonomi kerakyatan tetap tercapai, namun tidak mengurangi kapasitas desa dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Dengan demikian, pembangunan desa dapat terus berjalan, infrastruktur tetap terpelihara, dan program pemberdayaan ekonomi mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.
(Syahrul Gesuri)
