Surabaya, SuaraRakyat62.com — Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyiapkan mekanisme evaluasi yang lebih tegas terhadap perangkat daerah (PD) dalam menjalankan program Kampung Pancasila. Perangkat daerah yang dinilai gagal mendorong perubahan di wilayah binaannya akan mendapat sanksi simbolik berupa bendera hitam.
Sebaliknya, perangkat daerah yang berhasil membina dan mendorong perubahan positif di wilayah masing-masing akan mendapatkan bendera putih sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka.
Tak berhenti sebagai simbol evaluasi, Eri menegaskan bahwa hasil penilaian tersebut akan menjadi salah satu bagian dari evaluasi kinerja kepala perangkat daerah. Bahkan, keberadaan bendera hitam dapat menjadi pertimbangan terhadap keberlanjutan jabatan kepala PD.
“Bendera hitam ini akan berpengaruh terhadap kinerja kepala PD. Apakah terus menjadi kepala PD atau tidak,” tegas Eri saat dikonfirmasi, Selasa (15/9/2026).
Eri menjelaskan, setiap RW di Kota Surabaya memiliki satu ASN pengampu yang bertugas mengawal sekaligus mendorong perubahan di wilayah tersebut. ASN pengampu dapat berasal dari berbagai unsur perangkat pemerintahan, mulai dari dinas, bagian, badan, kecamatan hingga kelurahan.
Menurut Eri, keberadaan ASN pengampu tidak boleh hanya sebatas menjalankan tugas administratif. Mereka harus mampu memahami persoalan di wilayah binaannya dan ikut mendorong masyarakat mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada.
“Setiap ASN yang memegang kampung tadi itu bertanggung jawab terhadap kegiatan Kampung Pancasila. Karena itu nanti ASN, saya berharap bisa mengubah kampung-kampung ini jadi Kampung Pancasila,” kata Eri.
Eri menekankan, keberhasilan Kampung Pancasila tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran utamanya adalah adanya perubahan nyata di tengah masyarakat.
ASN pengampu yang dinilai berhasil akan mendapatkan apresiasi berupa bendera putih yang dipasang di kantor perangkat daerahnya. Sementara itu, perangkat daerah yang dinilai tidak mampu menjalankan dan mendorong perubahan akan mendapat bendera hitam.
“Kalau tidak ada perubahan maka pengampu yang memegang RW itu akan kita berikan reward. Ada dua reward-nya. Yang berhasil kita kasih bendera putih di kantornya, yang tidak berhasil menjalankan Kampung Pancasila, maka kita berikan bendera hitam untuk dinasnya,” ujarnya.
Melalui mekanisme tersebut, Eri ingin memastikan program Kampung Pancasila tidak berhenti pada kegiatan seremonial atau sekadar penggunaan nama program. Program tersebut diharapkan benar-benar menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat di tingkat lingkungan.
Eri juga menilai pembangunan Kota Surabaya tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Menurutnya, perubahan harus dimulai dari lingkungan paling dasar dengan melibatkan masyarakat secara langsung.
“Agar kita sadar betul membangun Kota Surabaya bukan hanya pemerintahnya, tapi bagaimana pemerintah bisa mengajak seluruh warga Surabaya membangun kotanya sendiri, membangun wilayahnya sendiri,” katanya.
Karena itu, ASN pengampu diharapkan tidak hanya menjadi pengawas, tetapi juga mampu menjadi penggerak yang menjembatani pemerintah dengan masyarakat.
Keterlibatan warga dinilai penting untuk mendorong berbagai perubahan di lingkungan, termasuk dalam menjaga kebersihan, membangun wilayah, memperkuat kepedulian sosial, serta membentuk kebiasaan positif yang berdampak terhadap kehidupan bersama.
Eri berharap Kampung Pancasila dapat menjadi instrumen untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat dari tingkat RW. Dengan demikian, pembangunan kota tidak hanya bergerak dari atas melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga tumbuh dari kesadaran dan partisipasi warga.
“Sehingga saya berharap Kampung Pancasila ini bisa mengubah Surabaya mulai dari dasar. Mengajak warga Surabaya mengubah paradigma, mengubah kebiasaan yang menentukan nasib Kota Surabaya ini,” pungkasnya.
Dengan sistem evaluasi tersebut, Pemkot Surabaya berharap ASN pengampu dapat menjalankan perannya secara lebih optimal. Keberhasilan mereka nantinya tidak hanya dilihat dari terlaksananya program, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu menciptakan perubahan konkret di tengah masyarakat. (Ani)
