Tulungagung, SuaraRakyat62.com – Ratusan mahasiswa UIN Tulungagung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (23/04/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik tajam terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan DPRD yang dinilai lemah dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Aksi dimulai sekitar pukul 12.00 WIB dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian serta dukungan pengamanan dari unsur TNI. Massa mahasiswa secara bergantian menyampaikan orasi, membawa berbagai tuntutan, hingga melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol kemarahan atas kondisi pemerintahan saat ini.
Mahasiswa menilai, pasca kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati nonaktif Gatot Sunu Wibowo beserta beberapa kepala dinas, seharusnya menjadi alarm keras bagi DPRD untuk mengevaluasi kinerja pengawasan terhadap eksekutif.
Koordinator lapangan aksi, Muhammad Ahsan Nur Rizki, menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan yang tidak boleh hanya formalitas.
“DPR mempunyai fungsi anggaran dan pengawasan. Yang pasti DPR harus sigap melihat potensi-potensi korupsi yang ada. Yang kami lihat justru lemot. Kami juga menuntut Inspektorat untuk mengaudit ulang seluruh pelaksanaan program di Tulungagung agar sesuai perencanaan dan transparansi anggaran bisa diawasi masyarakat,” tegasnya.
Selain menyoroti lemahnya pengawasan, mahasiswa juga mengkritisi proses pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintahan yang diduga tidak sesuai kompetensi dan bidang tugas.
“Dalam pengangkatan OPD tidak ada standar khusus kompetensi. Dari Dinas Pertanian pindah ke Dinas Pendidikan, ini harus dievaluasi agar tidak terjadi dinamika jual beli jabatan. ASN harus bebas dari tekanan dan kepentingan tertentu,” lanjutnya.
Setelah beberapa saat berorasi di depan gedung dewan, perwakilan DPRD Tulungagung akhirnya menemui massa aksi. Mahasiswa kemudian meminta agar dialog lanjutan dilakukan di dalam area gedung DPRD. Permintaan itu disetujui, meski pertemuan hanya digelar di teras gedung.
Perwakilan DPRD Tulungagung, Asarori, S.H., selaku Ketua Fraksi Golkar Komisi D, memberikan tanggapan atas tuntutan mahasiswa. Ia mengakui jika ada kekurangan dalam pengawasan, dan menyampaikan permintaan maaf kepada publik.
“Kalau mungkin ada yang alfa, saya pribadi dan teman-teman yang mewakili hari ini mohon maaf. Namun dalam kesempatan formal maupun non formal, Bupati telah kami ingatkan. Amanah ini tidak ringan di Tulungagung, jangan sekali-kali diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Demi Allah, saya sampaikan itu ke Bupati,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa pihak DPRD tidak mengetahui adanya dugaan pelanggaran hingga terjadinya OTT.
“Kalau saya tahu, saya ingatkan terus. Ini amanah rakyat. Sayang kita tidak tahu, tahu-tahu setelah OTT itu,” imbuhnya.
Aksi mahasiswa ini menjadi bentuk keresahan publik terhadap kondisi pemerintahan daerah dan tuntutan agar reformasi birokrasi serta transparansi anggaran benar-benar dijalankan. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal jalannya pemerintahan di Tulungagung agar lebih bersih, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
(Yoyok)
