Jakarta, SuaraRakyat62.com — Anjloknya nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS) memicu kekhawatiran serius di tingkat nasional. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm keras bagi pemerintah agar segera mengambil langkah antisipasi sebelum tekanan ekonomi global berdampak lebih luas terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Sorotan tajam datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia meminta pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, termasuk Bank Indonesia (BI), bergerak cepat menyusun strategi pengamanan ekonomi nasional di tengah gejolak global yang terus meningkat.
“Ya tentu saja kita akan meminta kepada pemerintah dan stakeholder yang ada untuk mengantisipasi hal tersebut,” ujar Puan Maharani usai agenda Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Melemahnya rupiah hingga menyentuh angka Rp17.500 per dolar AS dinilai bukan sekadar persoalan fluktuasi mata uang biasa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi nasional, mulai dari kenaikan harga barang impor, tekanan inflasi, biaya produksi industri, hingga daya beli masyarakat.
Puan menegaskan, DPR RI dalam masa sidang mendatang juga akan mulai membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) sebagai bagian dari penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027. Menurutnya, pembahasan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan fiskal negara menghadapi ancaman perlambatan ekonomi global.
“Pada sidang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan PPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang,” katanya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menekankan bahwa pemerintah tidak boleh memandang pelemahan rupiah sebagai persoalan jangka pendek semata. Ia mengingatkan bahwa tekanan ekonomi global saat ini dapat berdampak panjang apabila tidak diantisipasi secara serius sejak dini.
Menurut Puan, koordinasi antara pemerintah pusat, Bank Indonesia, dan seluruh otoritas ekonomi harus diperkuat agar Indonesia tidak jatuh lebih dalam di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
“Ini bukan hanya persoalan Indonesia, tetapi terkait situasi global. Apa yang akan dilakukan pemerintah bersama BI harus benar-benar dipersiapkan. Jangan sampai situasi ini membuat Indonesia terpuruk. Jadi antisipasi harus dilakukan sejak awal, bukan hanya untuk tahun ini, tetapi juga menghadapi tahun 2027,” tegasnya.
Melemahnya rupiah sendiri dipengaruhi berbagai faktor eksternal, mulai dari penguatan dolar AS, ketidakpastian geopolitik internasional, hingga tekanan pasar global terhadap negara berkembang. Situasi tersebut membuat pemerintah dituntut lebih waspada dalam menjaga stabilitas fiskal dan moneter nasional.
Di tengah kondisi tersebut, publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional agar gejolak nilai tukar tidak semakin membebani dunia usaha maupun masyarakat kecil yang paling rentan terdampak krisis.
(Red)
