Tulungagung, SuaraRakyat62.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Persetujuan ini diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD Tulungagung yang digelar di Ruang Graha Wicaksana pada Selasa (10/06/2025).
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., menyatakan bahwa perubahan ini merupakan langkah penting dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat serta penyelarasan dengan kebijakan nasional yang terus berkembang.
“Melalui perubahan ini, kami berharap dapat menciptakan kepastian hukum, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mendorong transparansi serta efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi,” jelas Marsono dalam sambutannya.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, juga menegaskan bahwa persetujuan bersama ini menjadi bukti nyata kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam membangun fondasi fiskal daerah yang lebih kuat.
“Kami mengapresiasi komitmen DPRD yang telah memberikan dukungan penuh. Kolaborasi ini sangat penting untuk memperkuat keuangan daerah yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas perubahan Perda pajak dan retribusi, dalam kesempatan yang sama, Bupati Gatut Sunu juga menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Dokumen ini memuat laporan realisasi anggaran, neraca keuangan, dan arus kas sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Selanjutnya, DPRD akan membahas dan mengkaji dokumen tersebut untuk memastikan bahwa seluruh pengelolaan APBD telah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas publik.
Langkah-langkah ini menjadi cermin komitmen bersama antara Pemkab dan DPRD Tulungagung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang lebih berkualitas.
Pewarta ; Yoyok
