Magetan, SuaraRakyat62.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Magetan menjadi sorotan serius. Anggota DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, menilai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah tersebut masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu segera dibenahi.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif, Diana menyatakan pihaknya terus memantau jalannya operasional dapur SPPG, termasuk menelusuri berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan.
Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan itu bahkan menegaskan tidak akan ragu melakukan inspeksi mendadak (sidak) apabila hingga setelah Hari Raya Idul Fitri tidak terlihat adanya perbaikan dari pihak pengelola dapur.
“Saya melakukan pengawasan terhadap SPPG yang ada di Magetan, termasuk berbagai permasalahan yang muncul. Jika setelah Lebaran tidak ada perbaikan, saya akan melakukan sidak langsung,” ujar Diana kepada awak media, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, program MBG merupakan kebijakan strategis pemerintah yang memiliki tujuan penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan kelompok rentan. Karena itu, pelaksanaannya harus berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
“Kita tidak anti terhadap program MBG. Justru kita ingin program ini berjalan baik. Namun semua harus sesuai SOP,” tegasnya.
Diana menekankan bahwa kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat harus menjadi perhatian utama. Mulai dari tampilan makanan, tingkat kebersihan, hingga kandungan gizi harus benar-benar terjaga agar tujuan program dapat tercapai secara maksimal.
“Mulai dari tampilan hingga kandungan gizi harus baik. Ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya keberadaan tenaga pengelola dapur yang memiliki kompetensi dalam pengolahan makanan bergizi. Menurutnya, dapur MBG seharusnya dikelola oleh tenaga yang memahami standar pengolahan makanan yang baik dan higienis.
“Setiap dapur MBG seharusnya menggunakan tenaga yang memahami pengolahan makanan. Jangan hanya sekadar memasak tanpa standar yang jelas,” katanya.
Sebagai bentuk pengawasan sekaligus keterbukaan informasi, pihaknya juga membuka hotline pengaduan bagi masyarakat yang menemukan persoalan dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Kami di DPC juga membuka hotline pengaduan. Masyarakat bisa menyampaikan jika ada masalah terkait pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Diana juga menegaskan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti instruksi DPP PDI Perjuangan yang melarang kader partai memanfaatkan program MBG untuk kepentingan pribadi maupun politik.
Menurutnya, DPC PDI Perjuangan Magetan bahkan telah memanggil kader yang diketahui memiliki keterlibatan dalam dapur MBG dan meminta mereka segera menghentikan keterlibatan tersebut.
Ia menegaskan bahwa program MBG merupakan program negara yang harus dijalankan secara profesional dan transparan, tanpa ada kepentingan politik yang menunggangi pelaksanaannya.
Diana berharap seluruh pengelola dapur SPPG di Magetan segera melakukan pembenahan agar program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kesehatan dan kualitas gizi masyarakat.
(Pur)
