Batu, SuaraRakyat62 – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump resmi menerapkan tarif impor tambahan bagi 60 negara termasuk Indonesia. Perihal ini, eksportir diminta harus bisa mencari peluang ke negara lain selain AS.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Ir Andreas Eddy Susetyo menunjukkan kepedulian tinggi atas potensi dampak dari ‘Trump Effect’ bagi perekonomian Indonesia.
Sebagai wakil rakyat dari Dapil Malang Raya, Andreas mengajak duduk bersama jajaran eksekutif, legislatif hingga pelaku dunia usaha dan industri di Senyum World Hotel Kota Batu, Minggu (13/4/2025).
Acaranya, dialog interaktif dengan tema ‘Efek Resiprokal AS (Trump Effect) Terhadap Ekonomi Indonesia dan Dampaknya pada Kota Batu’. Kegiatan itu dihadiri banyak pelaku dunia usaha dan industri pariwisata di Kota Batu.
Menurut Andreas yang juga menjabat Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) RI ini dampak paling serius jika situasi ‘Trump Effect’ ini berlarut-larut yaitu terjadinya PHK di mana-mana.
“PHK terjadi, jelas Andreas, karena kebijakan tarif resiprokal ini akan berdampak terhadap inflasi global hingga pertumbuhan ekonomi nasional melambat.”
“Saat ini, paling dekat bisa dilihat adalah pada dampak perdagangan, investasi dan keuangan karena nilai pertukaran rupiah kita melemah,”imbuhnya.
Terlepas dari itu, Andreas yang juga anggota Komisi XI DPR RI tersebut masih melihat situasi ini sebagai kebijakan politis. Bahwa kebijakan tarif ini adalah upaya Amerika Serikat untuk mengembalikan hegemoni politik mereka.
“Kalau berlangsung lama, jika kita berkaca pada 1930 silam, itu gak enak. Semoga segera berakhir,” harap Andreas.
Jadi, sambung dia, langkah yang tepat bagi Indonesia dalam hal ini adalah menegosiasi bukan ikut memberlakukan tarif resiprokal.
Di sisi lain, paling penting yang harus dilakukan dalam situasi ini adalah dengan meningkatkan daya saing internasional. Salah satunya cara adalah dengan memperbaiki sistem perizinan yang akan berdampak baik pada investasi.
“Yang membuat situasi kita semakin menjadi-jadi sampai saat ini adalah masalah perizinan. Karena kalau investor kan perlu cepet. Kalau harus nunggu perizinan sampai 2-3 tahun kan potensinya hilang,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Andreas berharap sudah saatnya semua pemangku kepentingan dan para pelaku usaha dan industri di Indonesia duduk bersama merumuskan kebijakan, termasuk di Kota Batu dan Malang Raya ini.
“Jangan sampai kita kalang kabut dengan kebijakan ini. Mudah-mudahan sinergitas Pemkot Batu dan pelaku DUDI (dunia usaha dan dunia industri), perekonomian di kota batu bisa terjaga,” harap dia.
Sementara, Ketua Kamar dan Industri Indonesia (Kadin) Jatim Adik Dwi Putranto menjelaskan harapannya kepada pemerintah untuk menggunakan posisinya untik bernegosiasi. Saat ini, hubungan Indonesia dan AS masih tergolong baik.
“Saran saya kepada pemerintah negoisasinya harus berhasil. Kalau dari sisi pengusaha itu tadi inovasi, adaptasi dan kolaborasi, ini penting. Karena kalau tidak, efek dominonya ke daerah akan serius. Karena Trump Effect ini ngaruhnya ke daya beli masyarakat,” kata dia.
Ketua Kadin Kota Batu Endro Wahyu Wijoyono menambahkan sejumlah hal strategis yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Batu. Utamanya adalah meningkatkan ketahanan ekonomi lokal.
Cara meningkatkan ketahanan ekonomi lokal kata Endro adalah dengan melakukan diversifikasi sektor unggulan.
“Jangan hanya bergantung pada pertanian atau pariwisata saja. Dorong juga ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan industri hijau,” jelasnya.
Selain itu juga harus memperkuat UMKM dengan memberikan fasilitas pelatihan, akses modal, dan fasilitasi UMKM untuk kegiatan ekspor atau masuk pasar digital internasional.
Dalam hal ini, Pemkot perlu menggandeng Kadin dan instansi pusat untuk membuka akses pasar global, terutama AS, untuk produk unggulan seperti apel, kerajinan, dan makanan olahan.
Endro juga berharap Pemkot Batu membuat regulasi dan perizinan yang ramah investor, terutama di sektor pertanian modern, pariwisata hijau, dan pengolahan hasil bumi.
“Membangun kemitraan dengan investor asing maupun diaspora Indonesia di AS,” kata dia.
Lebih lanjut, hal yang dilakukan adalah dengan mendorong pembangunan infrastruktur digital untuk memperkuat dan mempermudah UMKM serta pelaku usaha masuk ke e-commerce global. Hal ini bisa dilakukan dengan kolaborasi antar kementerian atau pihak luar negeri dalam digitalisasi sektor pariwisata dan pertanian.
Sebagai persiapan literasi dan edukasi ekonomi global dengan memfasilitasi seminar dan pelatihan bagi pelaku usaha dan generasi muda agar melek terhadap dampak kebijakan global, perang dagang, atau fluktuasi mata uang.
“Saya kira penting memanfaatkan momen seperti dialog dengan DPR RI ini sebagai platform edukatif berkelanjutan,” ungkapnya
Selain Indonesia, China juga dikenakan tarif impor atau tarif imbal balik (resiprokal) 34 persen. Negara tirai bambu tersebut menjadi negara pertama yang disebut Trump saat mengumumkan tarif baru.
Sementara di negara ASEAN, Trump mengenakan tarif impor yang tinggi ke Thailand dengan lebih tinggi yaitu 36 persen dan Vietnam 46 persen. Selain ASEAN, negara-negara sekutu AS juga kena serangan dari Trump. Misalnya saja Eropa 20 persen, Jepang 24 persen, Korea Selatan 25 persen.
Sumber ; PDI Perjuangan
Pewarta ; Mak Ila
