Morotai – Suararakyat62.com – Yayasan Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, diduga menunggak pembayaran bahan pokok yang disuplai oleh pihak ketiga (supplier) dengan total Puluhan juta rupiah. Padahal hal hal itu baru berjalan kurang lebih sepekan ini.
Dugaan tersebut diungkapkan oleh IR, salah satu supplier yang menyuplai bahan pokok berupa sayur-mayur, ayam, ikan, dan rempah-rempah ke Yayasan MBG.
“Tahap pertama itu kami sudah menyuplai bahan yang dibutuhkan dengan total nilai Rp. 85 juta. Dari jumlah tersebut, baru dibayarkan Rp. 40 juta, sementara sisanya Rp. 45 juta disepakati akan dibayar setelah tahap kedua bahan pokok disuplai,” jelas IR kepada media ini, Selasa 04 maret 2025.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, lanjut IR, ia kembali mendistribusikan bahan pokok tahap kedua ke Yayasan MBG. Namun, hingga kini pihak yayasan belum juga melunasi pembayaran yang disepakati.
“Sisa pembayaran tahap pertama masih Rp. 45 juta, ditambah tahap kedua sebesar Rp52.300.000, sehingga total yang belum dibayarkan mencapai Rp98.385.000,” ungkapnya.
IR mengaku telah berupaya mengonfirmasi pihak yayasan terkait tunggakan ini. Namun, pihak yayasan hanya menyampaikan bahwa mereka masih berupaya melunasinya.
“Seharusnya yayasan yang menangani MBG ini memiliki modal yang cukup sesuai dengan petunjuknya. Bukan seperti ini cara pembayarannya,” keluhnya.
IR menambahkan, bahwa sebelumnya, pihak supplier dan pihak Yayasan MBG telah bersepakat jika skema pembayarannya akan dilakukan setelah barangnya di distribusikan yaitu seminggu sekali.
“Saya awalnya diminta hanya supply buah ternyata dadakan h-1 SPPG datang dan minta saya untuk supply yang lainnya seperti ayam dan sayur. Disitu jelas saya meminta kepada mereka kalau pembayaran itu dilakukan perminggu dan mereka mengaku menyanggupinya.” jelasnya.
“Ternyata setelah jalan seminggu mereka tidak membayar jadi saya sempat bilang kalau tidak membayar maka saya hentikan supply barang untuk minggu kedua jadi mereka meminta keringanan membayar setengah dengan catatan saya masi lanjut mensuplai di minggu kedua. Saya berani terus drop barang karena katanya minggu kedua akan di bayar lunas sisa dari minggu lalu dan tagihan di minggu kedua. ternyata setelah selesai dan saya menagih mereka memberikan berbagai alasan dan jawaban hanya sedang berusaha membayar tapi sampe detik ini tidak membayar.” lanjut jelasnya.
Sementara itu, penanggung jawab Yayasan MBG Pulau Morotai, Wandi, saat dikonfirmasi wartawan, tidak memberikan jawaban yang jelas terkait permasalahan tersebut. Ia justru mengalihkan pertanyaan dan meminta agar berita ini tidak terlebih dahulu dipublikasikan.
“Wa’alaikumsalam warahmatullah wabarokatuh… laporan dari mana, Pak? Iya, supplier siapa ya, Pak?” balasnya saat dikonfirmasi.
Ia juga meminta untuk bertemu langsung dengan wartawan dan mengimbau agar berita ini tidak dulu dipublikasikan.
“Lebih baik kita ketemu dulu, Pak. Jangan dulu diangkat ke berita,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, Dapur Juanga Yayasan Bakti Bumi Moro, Nana, membenarkan adanya keterlambatan pembayaran kepada pihak supplier. Menurutnya, pada minggu pertama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, yayasan hanya mampu membayar setengah dari total yang seharusnya dibayarkan.
“Keterlambatan ini terjadi karena dana yang tersedia di yayasan tidak mencukupi untuk membayar seluruh supplier. Kami masih menunggu pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, saat ini pencairan dari BGN terhambat karena masih ada beberapa dokumen dari seluruh KSPPG se-Indonesia yang bermasalah. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan,” jelas Nana saat dikonfirmasi.
Lebih lanjut, Nana menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin menyalahkan siapa pun dalam situasi ini.
“Semua pihak memiliki tanggung jawab masing-masing, baik dari kami di BGN, yayasan, maupun supplier. Kami berusaha mencari solusi terbaik agar masalah ini dapat segera diselesaikan,” tambahnya.
Terkait kepastian pencairan dana, Nana menyebutkan bahwa jika tidak ada kendala, pembayaran kepada seluruh supplier akan diupayakan pada tanggal 17 Maret.
“Kami telah mendapatkan pemberitahuan terakhir bahwa pencairan dana untuk seluruh KSPPG se-Indonesia akan dilakukan pada tanggal tersebut, selama tidak ada masalah administrasi yang menghambat prosesnya,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai badan baru yang menggunakan anggaran negara, Badan Gizi Nasional menghadapi tantangan dalam mencairkan dana dalam jumlah besar untuk setiap titik dapur yang ada.
“Kami butuh waktu untuk memastikan semua data diproses dengan benar. Ke depannya, kami berusaha agar keterlambatan seperti ini tidak terjadi lagi,” tutupnya.
Pewarta ; Irjan_Nyong
